Jakarta, 27 Februari 2024 - Summit Institute for Development (SID), bekerja sama dengan Digital Transformation Office (DTO) dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kabupaten Berkemampuan Digital: Pengenalan Interoperabilitas dan FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).
Sambutan dari CEO of Summit Institute for Development, Yuni Dwi Setiyawati
Sebanyak 44 peserta dari Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dari delapan Kabupaten di Indonesia berkumpul di Hotel Habitare, Jakarta, pada tanggal 27 - 28 Februari 2024 untuk mempelajari tentang interoperabilitas berbagai aplikasi layanan kesehatan berbasis FHIR dan standarisasi rekam medis elektronik. Diharapkan, para peserta dapat memahami tentang dasar-dasar aplikasi, pencatatan dan juga sistem pertukaran dan penggunaan data di level kabupaten yang bersinergi dengan ekosistem SATUSEHAT.
Saat ini ada banyak aplikasi-aplikasi kesehatan yang datanya tidak terintegrasi. Contohnya, saat ini ada sekitar 400 lebih aplikasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah yang tidak terkoneksi atau ter-interoperabilitas. Hal tersebut mempersulit pemerintah daerah dalam menggunakan data untuk peningkatan kualitas layanan rutin, peningkatan performa tenaga garis depan. Selain itu, pemerintah pusat juga kesulitan untuk memonitor pelaksanaan program dan mengeluarkan kebijakan.
Tak hanya pemahaman tentang sistem interoperabilitas data, pelatihan ini juga diharapkan dapat mempercepat proses digitalisasi layanan kesehatan, terutama di tingkat kabupaten. Penggunaan ekosistem SATUSEHAT juga diharapkan dapat menyederhanakan sistem pencatatan rekam medis sehingga mengurangi beban kerja penyedia layanan kesehatan primer.
“Kita berharap agar kabupaten berkemampuan digital sehingga dapat menggunakan data for action, misalnya jika ditemukan ada kesenjangan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, tenaga garis depan seperti bidan, perawat, dokter, dan kader dapat segera menutupi kesenjangan tersebut, termasuk pihak-pihak terkait di kabupaten, seperti Dinas Kesehatan serta dinas lainnya seperti Dinas Kominfo,” ujar Yuni Dwi Setiyawati, CEO Summit Institute for Development.
Dengan menggunakan standar pertukaran informasi kesehatan FHIR, maka diharapkan data yang dicatat, dikumpulkan dan digunakan untuk aksi– baik itu dari penyedia layanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, startup, dan juga petugas kesehatan di lapangan – dapat secara langsung diinterpretasikan dan ditampilkan pada dashboard dalam ekosistem SATUSEHAT. Saat ini terdapat 25.163 faskes terdaftar yang terintegrasi dengan SATUSEHAT, 21.939 terintegrasi telah diberikan API production, dan 9164 faskes yang mengirim data ke SATUSEHAT.
“Kita memerlukan protokol atau pertukaran data, karena tanpa adanya integrasi data, pemerintah agak sulit menyampaikan data karena membutuhkan waktu untuk mendapatkan data dan intervensi akan sulit. Kenapa kami menggunakan FHIR karena itu standar pertukaran data yang dapat digunakan juga di Indonesia,” ujar Dymas Manggala, Head of Data dari Digital Transformation Office, Kementerian Kesehatan.
Ibu Yuni, beserta Bapak Dimas Manggala dan Ibu Dewi dari DTO Kemenkes sedang berdiskusi mengenai digitalisasi layanan kesehatan primer
Peningkatan Kapasitas ini diharapkan dapat mensukseskan program Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP), sebuah program yang didesain khusus untuk mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat, menggunakan teknologi dan sistem berstandar FHIR untuk interoperabilitas data, menggunakan dashboard pemantauan wilayah setempat (PWS) untuk menampilkan informasi dan peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi tenaga garis depan.